main-logo

Sejarah Kejaksaan Tinggi jambi

Pada tanggal 30 Juni 1961  diundangkan  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia dalam Lembaran Negara Nomor : 254 Tahun 1961 dan Penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2298. Undang – Undang Pokok Kejaksaan RI  didasarkan pada Ketetapan MPRS Nomor : I / MPRS/1960 tanggal 19 November 1960 yang menetapkan Manipol sebagai GBHN dan Ketetapan MPRS Nomor  : II/MPRS/1960 tanggal 03 Desember  1960 tentang Garis – Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama Tahun 1961 – 1969.

Usaha untuk menyusun organisasi dan tata kerja Kejaksaan dilakukan dengan dikeluarkannya beberapa peraturan, yaitu : 
1.  Keputusan Jaksa Agung  Nomor : Org/Dkt/A/9295/18 tanggal 01 Agustus   
  1961 tentang Pembentukan cabang Kejaksaan Tinggi dan Pembentukan Daerah
  Hukumnya.
2.  Keputusan Menteri / Jaksa Agung Nomor : Org/Dkt/A/9300/17 tanggal 01  
  Agustus 1961 tentang Pembentukan dan Penentuan daerah Hukum Kejaksaan  
  Tinggi di daerah-daerah tertentu 
3.  Peraturan  Sementara Menteri / Jaksa Agung nomor : 1 / Prt/Secr/1962 tanagal  
  16 Januari 1962 tentang  Susunan  dan Organisasi Departemen Kejaksaan.  
Berdasarkan Keputusan  Menteri / Jaksa Agung tersebut maka dibentuk (5) lima Kejaksaan Tinggi dengan wilayah masing-masing sebagai berikut  :
1.  Kejaksaan Tinggi Jakarta meliputi wilayah hukum Kejaksaan – Kejaksaan  
  Negeri dalam Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat ; 
2.  Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah meliputi wilayah hukum Kejaksaan –  
  Kejaksaan Negeri dalam Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa  
  Yogyakarta ; 
3.  Kejaksaan Tinggi Surabaya meliputi wilayah hukum Kejaksaan – Kejaksaan  
  Negeri dalam Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan  
  dan Kalimantan Timur ; 
4.  Kejaksaan Tinggi Medan meliputi wilayah hukum Kejaksaan – Kejaksaan  
  Negeri dalam Propinsi se Sumatera kecuali Provinsi Sumatera Selatan ; 
5.  Kejaksaan Tinggi Makasar meliputi wilayah hukum Kejaksaan – Kejaksaan  
  Negeri dalam Propinsi Sulawesi Utara / Tengah, Sulawesi Selatan / Tenggara,  
     Maluku, Irian Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 
Untuk Ibukota Propinsi yang belum ada Pengadilan Tingginya dibentuk Cabang-cabang dari Kejaksaan Tinggi  yang bersangkutan, yaitu :
1.  Kejaksaan Tinggi Jakarta mempunyai cabang-cabang di Bandung, Palembang 
  dan Pontianak ;  
2.  Kejaksaan Tinggi Jawa mempunyai cabang di yogyakarta ; 
3.  Kejaksaan Tinggi Surabaya mempunyai empat cabang yaitu Malang,  
  Banjarmasin, Palangkaraya dan Balikpapan ; 
4.  Kejaksaan Tinggi Medan mempunyai cabang-cabang di Kutaraja, Padang,  
  Jambi dan Pekanbaru ; 
5.  Kejaksaan Tinggi Makasar mempunyai cabang-cabang di Manado, Denpasar,  
  Mataram, Kupang dan Ambon ;
Pada masa awal  pemerintahan orde Baru setelah sidang Umum MPRS pada bulan Juli 1966 semua Cabang Kejaksaan Tinggi ditetapkan menjadi Kejaksaan Tinggi beradasarkan Surat Keputusan Menteri / Jaksa Agung Nomor : Org.1.Drt/A/9300/17 tanggal 01 Agustus 1961. Setelah menjadi Departemen Kejaksaan pertumbuhan dan perkembangan organisasi Kejaksaan  lebih cepat daripada yang terjadi pada Pengadilan hingga di setiap propinsi ada Kejaksaan Tingginya, kendati belum ada Pengadilan Tinggi. Selain itu berdasarkan pertimbangan dari sisi strategi keamanan maka  di suatu tempat di tingkat Kecamatan atau Pelabuhan penting yang tidak ada Pengadilan Negerinya diadakan Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari).
Jambi yang pada saat itu menjadi Cabang Kejaksaan Tinggi Medan bersama sama dengan  kutaraja, padang dan pekabaru berubah  menjadi  Kejaksaan Tinggi Jambi yang terpisah dari Kejaksaan Tinggi Medan sebagi Induknya.
Sejarah Kejaksaan Tinggi jambi tidak terlepas dari sejarah terbentuknya provinsi Jambi.  Diawali dengan gugurnya Sulthan thaha Saifuddin dan berakhirnya Kesultanan Jambi  pada tanggal 27 April 1904, maka terjadi pengambil alihan wilayah kesultanan Jambi oleh Belanda dan ditetapkannya Jambi menjadi Karesidenan dan masuk dalam dentro wilayah Nederlaandsch Independentie. Residen jambi pertama OL. Helfrich diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Belanda No. : 20 tanggal 04 Mei 1906 dan dilantik pada tanggal 02 Juli 1906. Kekuasaan Belanda atas Jambi sempat  beralih kepada Pemerintahan jepang pada tanggal 9 Maret 1942, kemudian beralih dari Pemerintahan jepang Kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945.
Pada saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 pulau Sumatera masih menjadi satu provinsi yaitu provinsi Sumatera dengan ibukota di Medan, dimana pada tanggal 18 April 1946 Komite Nasional Indonesia Sumatera  bersidang di Bukit Tinggi memutuskan Provinsi Sumatera dibagi menjadi tiga sub Provinsi, yaitu :  Sub Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Meridional. Sub Provinsi Sumatera Tengah meliputi :  Karesidenan  Sumatera Barat, Riau dn Jambi. Kemudian berdasarkan Undang Undang No. : 10 Tahun 1948 Sub-sub provinsi di Sumatera ditetapkan menjadi Provinsi.
Wilayah Karesidenan jambi berdasarkan UU No. 22 tahun 1948 tentang Pokok Pokok Pemerintah Daerah terdiri dari dua Kabupaten yaitu Kabupaten Merangin yang mencakup Kawedanan Muara Bungo, Muara Tebo dan  Bangko. Kabupaten Batanghari yang meliputi Kawedanan Muara Tembesi, Jambi Luar Kota dan Kuala Tungkal. Serta satu  Kota Praja Jambi.
Desakan untuk menjadikan Karesidenan Jambi menjadi provinsi Jambi  diawali pada tanggal 10 April 1954  dengan pernyataan bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari (HP. MERBAHARI)  dengan Frente Pemuda Jambi (FROPEJA).  Kemudian disusul oleh Konggres Pemuda se daerah  Jambi pada tanggal 30 April – 3 Mei 1954 yang mengutus tiga delegasi yaitu Rd. Abdullah, AT. Hanafiah dan H. Dicha serta satu orang penasihat yaitu Syamsu Bahrun menghadap Menteri Dalam Negeri  Prof. Dr. Mr. Hazairin.  Wadah perjuangan rakyat jambi yang bernama Badan Konggres Rakyat Djambi (BKRD) terbentuk pada Konggres Rakyat  Jambi  tanggal 14-18 Juni 1955 di gedung bioskop Murni. Pada konggres Pemuda se daerah jambi tanggal  2-5 januari 1957 mendesak BKRD menyatakan Karesidenan jambi secara de Facto menjadi Provinsi jambi selambat-lambatnya pada tanggal 9 januari 1957.
Pada Sidang Pleno BKRD tanggal 06 Januari 1957 jam 02.00 Wib resmi menetapkan Karesidenan jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Provinsi jambi yang langsung terhubung dengan Pemerinyah Pusat, yang disetujui pada tanggal 09 jnuari 1957 oleh Dewan banteng sebagai Penguasa Pemerintah. Kemudian pada tanggal 08 Februari 1957 Letkol. Achmad Hessein selaku Ketua Dewan Banteng melantik Residen Djamin Gr. Datuk Bagindo sebagai actuando Gubernur dan H. hanafi sebagai Wakil internio Gubernur provinsi jambi dengan personil 11 (sebelas) orang dengan SK No. : 009/KD/U/L/Kpts  sekaligus meremikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Residen Jambi (sekarang Gubernuran Jambi).
Pada tanggal 08 Agustus 1957 Presiden Ri Ir. Soekarno menanda-tangani UU Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Kemudian dengan  Undang Undang Nomor 61 tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958 UU Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi ditetapkan menjadi undang undang, yang Wilayahnya meliputi meliputi :  daerah Swatantra tingkat I jambi, Batanghari, Merangin dan Kota Praja Jambi serta Kecamatan kecamatan Kerinci Hulu, Tengah dan Hilir.